Tuliskan Pertanyaan Anda Pada Form Dibawah Ini

Total Ada 10 Pertanyaan

  1. Sindi 18 Jan 2021, 11:10:50 WIB

    Selamat pagi saya mau bertanya ketika seorang anggota TNI melakukan ancaman apakah bisa di tindak lanjuti dan bisa di proses sebagaimana mestinya ?

    Asniati 15 Jan 2021, 15:32:02 WIB

    Apakah anggota tni yg tersandung hukum pidana dan menjalani hukuman sesuai tuntutan hukum,msh bs berseragam setelah mereka kluar dr rumah tahanan militer?terimakasih

    Abdul Malik Baso 10 Jan 2021, 09:19:44 WIB

    Ijin langkah hukum apa yg bisa kami lakukan, kami tidak puas penyelesaian hukum di dilmil III-16 Makassar. kasusnya sebsgsi berikut
    1. kami dianiaya bawahan an Serda Ramli dibandara Internasional Sultan Hasanuddin kami laporkan ke Denpom Korem 141/TP
    2. Kami diminta Untak damai namun kami tidak mau.
    3. kami dilaporkan balik memaki bawahan.
    4. Dua perkara sdh digelar di Dilmil III-16 Makassar.
    5. putusan menganiaya atasan dihukum 4 bln penjara 6 bulan percobaan.
    6. putusan memaki bawahan dihukum 4 bulan penjara 5 bulan percobaan.
    mhn ijin kami tanyakan
    1. apakah putusan ini sdh sesuai keadilan mhn juk
    2. jika tidak sesuai langkah apa yg harus kami lakukan

    Ipur 28 Des 2020, 19:33:09 WIB

    Apakah hukuman bagi anggota TNI meminta uang jatah bulanan ke pedagang

    Ina 07 Des 2020, 18:42:10 WIB

    Apakah seorang anggota TNI dapat di dampingi oleh bagian hukum satuannya dalam perkara perceraian. Terimakasih.

    Lita 04 Des 2020, 22:27:33 WIB

    Bagaimana menyelesaikan perkara yg telah diperbuat oleh oknum TNI ad batalion kavaleri Singosari Malang. Memang telah ada surat pernyataan. Namun itui ternyata hanya paksaan dari dantonnya jadii saya selaku korban merasa sangat kecewa dan dirugikan. Mohon bantuannya. Saya cantumkan no saya juga agarr secepatnya bisa hubungi saya 081515054944. Terimakasih.

    Wawa 16 Nov 2020, 17:08:13 WIB

    Apakah jika seseorang dgn sengaja merencanakan agar phisikis orng lain semakin terganggu apakah itu masuk tindak pidana?
    Jika mengancam orng lain utk tdk berkomunikasi dgn orng lain apakah jg itu termasuk pidana? Mohon jawabannya

    Terima kasih

    Kusnadi 27 Okt 2020, 11:09:59 WIB

    Selamat siang,

    Pada tanggal 04 Januari 2019, kami dari kantor hukum KUS&CO. Jakarta telah berkirim surat melalui Surat Nomor: 247/KnC-NMG/I/2019 Perihal: Permintaan Informasi dan atau Klarifikasi...dst...

    Namun sampai sekarang, 27/10/2020, kami belum pernah mendapatkan jawaban atau tanggapan dari Ditkumad. Mohon untuk dibantu hal apakah yg menjadi kendalanya, sehingga permintaan informasi dan klarifikasi dari Ditkumad begitu sulit untuk ditanggapi.

    Terimakasih.

    Dina 20 Sep 2019, 17:41:06 WIB

    Selamat sore Bapak/Ibu admin.. saya ingin bertanya. Apakah di militer itu ada penyidik seperti polisi?
    Klo ada siapa yg melakukan penyidikan.. dan apa bedanya penyidik polri dengan penyidik militer?
    Terima kasih...

    Dibalas Oleh : Administrator, Pada : 28 Sep 2019, 17:41:06 WIB

    ditkumad@gmail.com - Selamat siang ibu Dina.. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dina.. Di dalam organisasi TNI apabila Prajurit TNI melakukan suatu perkara tindak pidana akan dilakukan proses Penyidikan. Jadi jawaban pertanyaan apakah di Militer ada penyidik, jawabannya ada sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) jo.pasal 1 angka 11 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang melakukan penyidikan bila prajurit TNI melakukan Tindak Pidana yaitu berdasarka pasal 69 ayat (1) Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer adalah a. Atasan Yang berhak Menghukum (Ankum). b. Polisi Militer, dan c. Oditur Militer Bedanya Penyidik Polri dengan Penyidik Militer yaitu : Penyidik Polri berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atau dapat dikatakan pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan. Sedangkan Penyidik militer berdasarkan pasal 1 angka 11 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah penyidik angkatan Bersenjata RI yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Pejabat Polisi Militer tertentu, Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer untuk melalukan Penyidikan. Penyidik Militer mempunyai tugas penyidikan khusus untuk perkara-perkara tindak pidana di Lingkup peradilan Militer yang dilakukan oleh seorang : a. Prajurit TNI b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan denganPrajurit c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang d. Yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer. Demikianlah jawaban Kami semoga dapat membantu ibu.. terima kasih.
    Astri Dewi 19 Sep 2019, 14:35:47 WIB

    Selamat siang bapak/ibu. Saya mau tanya, jika ada seorang anggota TNI melakukan tindak pidana, siapa yang akan melakukan penyidikan dan memeriksa kasusnya ? Polri atau TNI. Apakah tidak ada penyidikan dan langsung diperiksa di Pengadilan Militer ?

    Terima kasih atas jawabannya.

    Dibalas Oleh : Administrator, Pada : 20 Sep 2019, 14:35:47 WIB

    ditkumad@gmail.com - Selamat siang... terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban: Apabila seorang anggota TNI melakukan tindak Pidana, yang melakukan penyidikan adalah sesuai UU No.31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer pasal 69 ayat (1) Penyidik TNI adalah: a. Atasan Yang berhak Menghukum (Ankum), b. Polisi Militer, dan c. Oditur. Dalam hal apabila ada laporan terhadap suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah atasan berhak menghukum (Ankum), maka tindakan yang dilakukan oleh Ankum tersebut segera melimpahkan pelaksanaan penyidikan kepada Polisi Militer dan apabila penyidikan dari Polisi militer dirasa belum cukup dan berkas sudah dilimpahkan ke Oditur, dan Oditur Militer menilai perkara tersebut belum lengkap maka Oditur militer akan melengkapi penyidikannya. Dalam hal apabila ada laporan atau pengaduan yang menerima langsung Polisi Militer, maka Polisi Militer wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkan kepada Ankum prajurit yang melakukan tindak pidana. Kesimpulannya bahwa dalam pengadilan militer ada proses penyidikan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, dan perkara tersebut tidak langsung dilimpahkan ke Pengadilan Militer. Dasar Hukum UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Pimpinan

Direktur Hukum Angkatan Darat
Brigjen TNI Dr. Tetty Melina, S.H., M.H.
Baca Sambutan